.do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none; }
Showing posts with label ujian uken. Show all posts
Showing posts with label ujian uken. Show all posts

Tuesday, 21 March 2017

Materi Ujian Kode Etik Notaris (ANGGARAN DASAR LENGKAP)


ANGGARAN DASAR
IKATAN NOTARIS INDONESIA
SELURUH PERUBAHAN KONGRES LUAR BIASA (LENGKAP)

MENIMBANG : a.  Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan berdasarkan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diundangkan dalam lembaran negara tahun 2014 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 5491, selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris.
b. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan.

c. bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar perkumpulan notaris yang telah mendapatkan penetapan menteri kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam berita Negara Repunlik Indonesia tanggal 06 Maret 1959 Nomor 19, tambahan berita negara republik Indonesia nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07. Tahun 2009, ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat dengan INI Merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas perkumpulan maka Anggaran Dasar perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.



NOTED !
1.      Anggaran dasar ini mengalami perubahan 3x Bandung, Jakarta, Banten.
2.      Bentuk INI adalah badan hukum Perkumpulan
3.      Pasal huruf A di belakang angka merupakan pasal tambahan/sisipan/penjelasan.
4.      Kenapa werda notaris masih menjadi anggota dalam I.N.I? karena dimungkinkan akta akan bermasalah ketika sudah tidak menjabat lagi, sehingga organisasi harus dapat melindungi seluruh notaris, bahkan walaupun sudah tidak menjabat lagi. Fungsi perkumpulan.
5.      Majelis pengawas (pengawasan) dan majelis kehormatan (pembinaan) adalah bentukan pemerintah, sedangkan dewan kehormatan adalah bentukan organisasi notaris.
6.      Ada double pengertian yang dimasukkan dalam UUJN bahwa majelis pengawas berwenang dalam hal pengawasan dan pembinaan, sementara pada pasal 66 A dijelaskan bahwa pembinaan adalah kewenangan majelis kehormatan
7.      Pengertian mengenai majelis kehormatan lupa dicantumkan dalam UUJN 2/2014
8.      Rapat anggota kekuasaan tertinggi yang tidak dapat di delegasikan, dan dalam I.N.I disebut dengan kongres/kongres luar biasa.
9.      Konferensi wilayah sering disebut dengan konferwil, sedangkan konferensi daerah menjadi konferda.
10.  Mahkamah perkumpulan adalah alat perkumpulan yang menyelesaikan masalah yang timbul dalam kongres saja. Di luar kongres ada dewan yang bertugas sendiri untuk menyelesaikannya.
11.  Penyelenggaraan kongres hanya dapat merubah kode etik dan Anggaran dasar, sementara perubahan ART diputuskan dalam Rapat pleno pengurus pusat yang diperluas (RP3YD), yaitu alat perlengkapan setingkat di bawah kongres.
12.  Apa yang baru dalam UUJN 2/2014 yang mengharuskan harus diadakannya kongres dan perubahan AD? Yakni penetapan Majelis Kehormatan sebagai pengawas, pasal 66 A UUJN, dan Pasal 11 ART.
13.  Tentang penulisan I.N.I sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi notaris yang dianggap melanggar UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat ditolak oleh MK karena dianggap bukan masalah konstitusional, dan persoalan bahwa kode etik seharusnya hanya dibuat oleh satu wadah agar tidak ada perbedaan, karena notaris pada intinya memiliki kewenangan, kewajiban, dan produk yang sama sehingga dibenarkan hanya satu wadah.
14.  Lalu apakah efek atau sanksi bagi pihak yang dikeluarkan atau mendapat sanksi dari dewan kehormatan tentang kode etik sehingga dikeluarkan dari perkumpulan? Hal tersebut dimuat dalam:
a.        pasal 9 UUJN 2/2014 huruf d yang menyatakan bahwa notaris akan diberhentikan sementara apabila melanggar kode etik,
b.      Pasal 83 UUJN lama menyebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik, sehingga tetap saling berhubungan.
c.       dalam pasal lain menyatakan bahwa majelis pengawas sedapatnya adalah  dewan kehormatan sehingga memudahkan koordinasi terhadap penjatuhan sanksi kepada anggota.
15.  Sanksi UUJN peringatan lisan, tertulis, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
16.  Perbedaan mekanisme pengawasan antara Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan ? Majelis Pengawas, pengawasan berasal dari daerah dulu, sedangkan dalam Dewan Kehormatan bisa berasal dari semua jenjang – baik daerah, wilayah maupun pusat.
17.  Keputusan-keputusan tersebut dapat di banding apabila keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.
18.  Sedangkan putusan yang final dan mengikat dari majelis pengawas dan dewan kehormatan adalah apabila sanksinya hanya teguran/peringatan lisan atau peringatan tertulis.
19.  Keputusan banding hanya berlaku satu kali, yakni diajukan kepada:
a.       Atas putusan DKD/DKW kepada Dewan kehormatan Pusat
b.      Atas putusan dewan kehormatan pusat diajukan kepada kongres
c.       Tapi jarang sekali dalam kongres dibahas soal banding, karena seharusnya hal tersebut adalah persoalan setengah kamar, kurang etis apabila menyebutkan nama dan sanksi bagi anggota terhadap kesalahan kode etik dkk.
20.  Majelis kehormatan Notaris adalah sifatnya final, dan bukan merupakan lembaga banding.
21.  Dalam majelis pengawas ada 3 unsur, dengan jumlah 9 orang, sedangkan Majelis Kehormatan terdapat 3 unsur (pemerintahan, notaris, dan ahli) berjumlah 7 orang – pada pasal 60 A.
22.  Apakah boleh rangkap jabatan dalam organisasi notaris, misalkan menjadi dewan kehormatan dan menjadi majelis pengawas atau majelis kehormatan notaris? BOLEH. Pasal 57 menjelaskan bahwa sejauh mungkin MK dan MPW adalah anggota dari dewan kehormatan. Apa tujuannya? Untuk mempermudah pengambilan kebijakan terhadap anggotanya dan memudahkan koordinasi.
23.  KETUA PP I.N.I baru yang diputuskan pada KLB Banten Mei 2015 adalah Ibu Yualita Bidadari.

PERUBAHAN-PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


PASAL
ANGGARAN DASAR KLB 2005,
27 JANUARI BANDUNG
ANGGARAN DASAR 2006, JAKARTA
ANGGARAN DASAR KLB 2015,
29-30 MEI BANTEN
ALASAN PERUBAHAN
Penyesuaian UUJN 30/2004

Perubahan tata cara pemilihan, one man one vote.
Perubahan penunjukan pengawasan dari Majelis Pengawas kepada Majelis Kehormatan dalam UUJN 02/2014
1 NAMA PERKUMPULAN
Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I, adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UUJN

Sama.
2 KEDUDUKAN
Perkumpulan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sama.
3 PENDIRIAN
Perkumpulan berdiri sejak tanggal 1-7-1908 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Sama.
4 ASAS
Diubah.

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
5 PEDOMAN
Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris khususnya serta peraturan perkumpulan.

Sama.
6 FUNGSI
Perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia.

Sama.
7 TUJUAN
Diubah.

Tujuan perkumpulan adalah :
Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan YME, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.
8 CARA MENCAPAI TUJUAN
Ketentuan pasal 8 ayat (6) diubah :
Untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan berusaha.

Pasal 8 ayat 6 :

1.      Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2.      Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;
3.      Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4.      Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan notaris;
5.      Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6.      Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik
7.      Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan;

9 ANGGOTA   
Pasal 9 angka (2) diubah menjadi :


1.      Anggota perkumpulan terdiri dari :
a.       Anggota biasa;
-          Anggota biasa (notaris aktif)
-          Anggota biasa (werda notaris/pensiunan/yang tidak lagi menjabat)
b.      Anggota luar biasa;
c.       Anggota kehormatan;
2.      Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam anggaran rumah tangga
10 ALAT PERKUMPULAN
1.      Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan berupa.

Ketentuan pasal 10 diubah dan ditambah huruf baru, sehingga berbunyi sbb :

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :
-          Rapat anggota (Pasal 10 A);
-          Kepengurusan (Pasal 11) ;
-          Dewan kehormatan (Pasal 12);
-          Mahkamah Perkumpulan (Tambahan/Sisipan Pasal 12 A);

Terdapat nomor sisipan menjadi Nomor 10 A tentang Rapat Anggota, sbb:

1.      Rapat anggota terdiri dari:
-          Kongres/Kongres luar biasa;
-          Konferensi wilayah/konferensi wilayah luar biasa ;
-          Konferensi daerah/konferensi daerah luar biasa;
2.      Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam ART dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali
3.      Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil diluar kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam ART
4.      Kecuali dalam Anggaran dasar ditentukan lain, kongres sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota perkumpulan, apabila kuorum tidak tercapai, maka kongres ditunda selama minimal 1 jam.
Apabila sesudah penundaan itu belum juga tercapai kuorum yang disyaratkan, maka kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah. Keputusan diambil secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak biasa yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.
5.      Konferensi wilayah adl rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam ART dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
6.      Dipersamakan dengan konferwil ialah keputusan yang diambil di luar konferwil dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam ART
7.      Konferwil dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota dan perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari ½ jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila kuorum tidak tercapai, maka konferwil diundur selama minimal 30 menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, konferwil dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
8.      Konferda adalah rapat para anggota dari segenap daerah perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan, yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam ART dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
9.      Dipersamakan dengan konferda ialah keputusan yang diambil di luar konferda dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam ART
10.  Konferda dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota perkumpulan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari ½ jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu. Apabila kuorum tidak tercapai, maka konferda diundur selama minimal 30 menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, konferda dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang syah.

11 KEPENGURUSAN
Ketentuan Pasal 11 ayat 1, ayat 2, (butir 2.1 huruf d), (butir 2.2 huruf a, d, e dan f), butir 2.3 huruf c, d, dan e) sehingga berbunyi sbb :


1.      Kepengurusan mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan perkumpulan dalam rangka mencapai tujuan perkumpulan
2.      Kepengurusan terdiri dari :
2.1  pengurus pusat
a.       pengurus pusat berkedudukan di ibukota negara RI
b.      pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan, yang terdiri dari
-          Seorang ketua umum, dan beberapa orang ketua,
-          Seorang sekretaris umum dan Seorang sekretaris atau lebih,
-          Seorang bendahara umum dan seorang bendahara atau lebih, dan
-          Beberapa orang koordinator serta anggota bidang.
c.       Ketua umum dan sekretaris umum mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan dan apabila ketua umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 orang ketua yang lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau seorang sekretaris mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan:
1)      Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan perkumpulan;
2)      Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan;
3)      Menanam kekayaan perkumpulan dalam suatu usaha;
4)      Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain,
Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pleno pengurus pusat.
d.      Pengurus pusat berhak mengusulkan pencalonan anggota majelis pengawas pusat dan majelis kehormatan notaris setelah mendengar usul dan pendapat dari dewan kehormatan pusat.
e.       Pengurus pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan dewan kehormatan pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.
f.        Pengurus pusat dapat mengangkat penasihat;

2.2  pengurus wilayah
a.       pada setiap propinsi dibentuk pengwil yang berkedudukan dan berkantor di ibukota propinsi
b.      pengwil adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengda dalam wilayah kepengurusannya
c.       pengwil terdiri dari
-          seorang ketua,
-          seorang wakil ketua atau lebih,
-          seorang sekretaris atau lebih,
-          seorang bendahara atau lebih, dan
-          beberapa koordinator serta anggota bidang.
d.      Ketua dan sekretaris mewakili pengwil, dan apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka wakil ketua yang lainnya bersama-sama dengan sekretaris mewakili pengurus wilayah dan karenanya mewakili pengwil di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya pengwil baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan:
1)      Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan pengwil;
2)      Meminjam atau meminjamkan uang atas nama pengwil;
Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pleno pengwil.
e.       Pengwil berhak mengusulkan pencalonan anggota majelis pengwil dan majelis kehormatan notaris tingkat wilayah setelah mendengar usul dan pendapat dewan kehormatan wilayah.
f.        Pengwil berwenang menjalankan urusan perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat pusat, pengwil harus berkoordinasi dengan pengwil di tempat dilaksanakannya kegiatan dan pengurus pusat.
g.      Pengwil dapat mengangkat penasihat;

2.3  Pengurus daerah
a.       Pada setiap kab/kota dapat dibentuk pengurus daerah
b.      Pengda adl pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat kab/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme notaris di dalam daerah kepengurusannya
c.       Pengda terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih, beberapa koordinator dan anggota bidang.
d.      Ketua dan sekretaris mewakili perkumpulan di tingkat daerah dan karenanya mewakili pengda, dan apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka wakil ketua yang lainnya bersama-sama dengan sekretaris mewakili pengda dan karenanya mewakili pengda di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya pengda baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan;
1)      Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan pengda;
2)      Meminjam atau meminjamkan uang atas nama pengda;
Harus mendapat persetujuan terlebuh dahulu rapat pleno pengda.
e.       Pengda berhak mengusulkan pencalonan anggota majelis pengawas daerah dan majelis kehormatan notaris tingkat daerah setelah mendengar usul dan pendapat dewan kehormatan daerah;
f.        Pengda berwenang menjalankan urusan perkumpulan di tingkat kab/kota, dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan kab/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah dalam satu wilayah lainnnya yang terkait dan pengurus wilayah yang bersangkutan.
Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada kab/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah di luar wilayah kepengurusan, pengda harus berkoordinasi dengan pengwil di wilayah kepengurusannya, pengda dan pengwil di tempat dilakukannya kegiatan.
Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka pengda bersama-sama dengan pengwil yang meliputi kepengurusan daerah harus tersebut harus berkoordinasi dengan pengurus pusat.
g.      Pengurus daerah dapat mengangkat penasihat.
12 DEWAN KEHORMATAN
Ketentuan pasal 12 ayat 1, 2, 4 dihapus dan ditambah ayat 4 dan ayat 5 baru sebagai berikut :

1.      Dewan kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegasan kode etik notaris
2.      Dewan kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk;
-          Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik notaris
-          Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris
-          Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas dan atau majelis kehormatan notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;
-          Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;
-          Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan pengurus pusat
3.      Dewan kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
4.      Dewan kehormatan terdiri dari :
4.1  dewan kehormatan pusat adl dewan kehormatan pada tingkat pusat;
4.2  dewan kehormatan wilayah adl dewan kehormatan pada tingkat propinsi;
4.3  dewan kehormatan daerah adl dewan kehormatan pada tingkat kabupaten/kota
5.      tata cara pencalonan, pemilihan dan berakhirnya keanggotaan anggota dewan kehormatan pusat, dewan kehormatan wilayah dan dewan kehormatan daerah diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 12 A
Mahkamah Perkumpulan
1.      Mahkamah perkumpulan adl alat perlengkapan perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kongres.
2.      Mahkamah perkumpulan mempunyai kewenangan untuk:
2.1          melakukan penelitian dan pemeriksaan;
2.2          meminta keterangan tim verifikasi, tim pengawas, tim pemilihan, dan pihak lain;
2.3          memutuskan sengketa dala kongres sesuai dengan AD, ART, dan peraturan perkumpulan.
3.      Mahkamah perkumpulan beranggotakan 9 orang yang berasal dari unsur-unsur sbb:
3.1          dewan kehormatan pusat sebanyak 3 orang
3.2          pengurus pusat sebanyak 3 orang;
3.3          perwakilan pengurus wilayah sebanyak 3 orang
4.      keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final da mengikat seluruh perkumpulan.
5.      Keanggotaan Mahkamah perkumpulan ditetapkan pada rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yang diselenggarakan 6 bulan sebelum kongres.

13 KODE ETIK NOTARIS &  PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
Sama.

1.      Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai KEN yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2.      Dewan kehormatan akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan KEN
3.      DK dapat bekerjasama dengan pengurus perkumpulan dan berkoordinasi dengan majelis pengawas dan/atau majelis kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan KEN.
14 KEKAYAAN
Kekayaan perkumpulan diperoleh dari :
1.      Uang pangkal;
2.      Uang iuran bulanan;
3.      Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;
4.      Usaha-usaha yang sah, legal dan halal.


15 LAMBANG
Perkunpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam ART Perkumpulan


16 PERUBAHAN AD.
Ayat (1) dihapus kata-kata “melalui sistem perwakilan”
Ayat (2) dihapus kata-kata “anggota atau wakilnya”

1.      AD hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota perkumpulan dan kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam kongres.
2.      Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 jam, dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, sepanjang keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam kongres.
17 PEMBUBARAN & LIKUIDASI
1.      Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota perkumpulan melalui sistem perwakilan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam kongres.
2.      Apabila perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh pengurus pusat, kecuali kongres menentukan lain.
3.      Apabila perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan perkumpulan penggunaannya ditentukan oleh kongres.
Pasal 17 ayat (1) adalah satu-satunya pasal dari AD 2006, yang masih digunakan.

18 ART
1.      Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART
2.      Peraturan dalam ART tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam AD dan ART tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi AD.
3.      ART dan/atau perubahannya ditetapkan oleh rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yaitu rapat gabungan pengurus pusat, dewan kehormatan pusat, pengurus wilayah, dewan kehormatan wilayah, pengurus daerah dan dewan kehormatan daerah yang diatur dalam ART.

Sama.
19 KETENTUAN PERALIHAN
Majelis kehormatan dan kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan AD ini tetap berlaku hanya saja penamaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam perubahan AD ini. Badan penasehat dan alat perlengkapan perkumpulan yang dalam AD ini tidak diatur lagi dan/atau ditiadakan, tetap diakui sampai dengan penyelenggaraan kongres ikatan notaris XIX mendatang.
-
DIHAPUSKAN
20 KETENTUAN PENUTUP
1.      a.  Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam AD atau ART akan diatur dan diputuskan oleh pengurus pusat
b.      menugaskan pengurus pusat untuk menyusun rancangan perubahan ART yang disesuaikan dengan AD, untuk segera diajukan dalam rapat pleno pengurus yang diperluas (RP3YD) yang diadakan untuk pertama kali setelah kongres luar biasa ini.
2.      Kongres luar biasa ini memberi kuasa kepada pengurus pusat untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas perubahan AD ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan AD ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan.

SAMA.

NB : Butuh file lengkap?