.do-not-copy { -webkit-user-select:none; -khtml-user-select:none; -moz-user-select:none; -ms-user-select:none; user-select:none; }
Showing posts with label kuliah Hukum. Show all posts
Showing posts with label kuliah Hukum. Show all posts

Saturday, 11 May 2013

Kontrak baku - penyedia jasa tenaga kerja



PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIA JASA TENAGA KERJA YAYASAN EL-HAWA
Jalan Pramuka No. 19 Rt/Rw 02/01 Depok Sleman Yogyakarta
www.el-hawa.com (0274)-776 9987
========================================================
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama               :
TTL                 :
Agama             :
Alamat            :
No. Ktp           :
No. Telpon      :
Telah memilih kantor penyedia jasa tenaga kerja El-Hawa yang beralamat di Jalan Pramuka No, 19 Rt/Rw 02/01 Depok Sleman Yogyakarta, dengan segala ketentuan yang sudah tersedia dengan rincian sebagai berikut:
Ketentuan Umum

============================ PASAL 1 ============================
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA

1.    Tenaga Kerja berhak mendapatkan gaji sesuai ketentuan upah kerja.
2.    Tenaga Kerja berhak mendapatkan jam kerja yang seimbang dengan nominal gaji, kemampuan, dan klasifikasi kebutuhan.
3.    Tenaga Kerja berhak mendapatkan pengarahan, pelatihan, jaminan kesehatan, izin saat sakit; selama kontrak berlangsung.
4.    Tenaga kerja berhak mendapatkan cuti selama dua hari dalam satu bulan. Apabila tidak diambil, maka perusahaan/kantor menyediakan uang kompensasi sebesar Rp. 25.000,00/hari.
5.    Tenaga Kerja berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing.
6.    Tenaga Kerja wajib mentaati peraturan, menjaga kesopanan yang dibuat oleh pihak penyedia jasa, dan akan berpindah kepada majikan setelah serah terima tenaga kerja.
7.    Tenaga kerja diwajibkan memberikan lampiran fotocopy ktp dan mengisi form dengan identitas sejujur-jujurnya.
8.    Tenaga Kerja wajib membayar biaya panjer pendaftaran sebesar Rp. 75.000,00 (Pria); Rp. 50.000,00 (Wanita), untuk registrasi calon tenaga kerja.
9.    Tenaga Kerja wajib mengikuti pelatihan khusus sesuai klasifikasi pekerjaan yang telah ditentukan kantor penyedia jasa.

============================ PASAL 2 ============================
JANGKA WAKTU 

1.    Perjanjian kontrak kerja ini berlaku satu tahun setelah ditandatanganinya perjanjian pada tanggal 07 Mei 2013, dan akan berakhir masa kontrak dengan sendirinya pada tanggal 08 Mei 2014.
2.    Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu (lisan atau tertulis) dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3.    Tenaga Kerja dalam jangka waktu satu tahun sebelum masa berakhirnya perjanjian apabila dinyatakan kredibel dalam pekerjaannya, maka akan diperpanjang secara langsung oleh kantor/perusahaan apabila melakukan heregistrasi ulang.
4.    Kematian menyebabkan kontrak dengan Tenaga Kerja bersangkutan gugur dengan sendirinya.

============================ PASAL 3 ============================
GAJI
DAN CARA PEMBAYARAN

1.    Gaji akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang disepakati di awal, setiap tanggal satu (01) awal bulan. Dengan rincian seperti berikut:
a.       Pramurukti        : Rp 950.000,00
b.      Satpam             : Rp 1.000.000,00
c.       Baby sitter        : Rp 950.000,00
d.      Waiter/waiters : Rp. 800.000,00
e.       Sopir                 : Rp. 900.000,00
f.       PRT                  : Rp. 950.000,00
g.      Cleaning Serv.  : Rp 700.000,00
h.      Harga di atas diperuntukkan untuk daerah Jawa, Luar jawa sesuai kesepakatan dengan majikan.
2.    Gaji bulan pertama akan diberikan lewat penyedia jasa tenaga kerja sebagai perantara langsung, dan seterusnya akan dibayarkan oleh majikan/kantor/perusahaan masing-masing.
3.    Gaji dapat diberikan secara langsung, atau dikirimkan lewat ATM masing-masing yang tercantum dalam formulir pendaftaran. 

============================ PASAL 4 ============================
JAMINAN
 
1.    Penyedia jasa menjamin kesehatan keselamatan, perlindungan pihak kedua selama pelatihan dan masa kontrak kerja.
2.    Tenaga Kerja mendapatkan jaminan asuransi jiwa.
3.    Bahwa penilaian terhadap kualifikasi tenaga kerja adalah bahwa tenaga kerja telah dinilai cakap dan sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna jasa tenaga kerja.
4.    Apabila karena sesuatu hal di luar kontrak, pihak kedua membatalkan secara sepihak kontrak kerja seperti berhenti, kabur sebelum masa habis, maka pihak kedua dikenakan sanksi atau membayarkan uang sejumlah dua kali lipat gaji bulanan yang telah disepakati.
5.    Segala bentuk kerusakan/kelalaian/kejahataan dan hal-hal lain di luar perjanjian yang dilakukan tenaga kerja bukan termasuk tanggung jawab kantor penyedia jasa. 


============================ PASAL 5 ============================
PENUTUP

1. Semua perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaian secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
2. Apabila calon tenaga kerja telah menandatangani kontrak ini maka dengan sendirinya tenaga kerja dianggap telah menyetujui segala ketentuan yang ada di dalamnya.

Yogyakarta, …  …..  ..…

Direktur El-Hawa                                                       Tenaga Kerja  


(Latifa Mustafida)                                                                  (…………………)

Tuesday, 5 June 2012

kisi-kisi Ilmu Hukum semester 4


-->
Latifa Mstfda
HUKUM PERDATA
1.      Hukum perikatan, jenis perikatan, dan habisnya perikatan.
2.      Perjanjian, syarat syah perjanjian dan batalnya perjanjian.
3.      Daluwarsa, overmacht dan risiko.
4.      Pembuktian (macam-macam alat bukti).
HUKUM ACARA PIDANA
1.      Laporan polisi dan dakwaan (kedua-duanya) ……….....40 %
2.      Pra Peradilan dan pemeriksaan biasa (pilih salah satu).....30 %
3.      Banding dan peninjauan kembali (salah satu)……..........30 %
HUKUM AGRARIA
1.      Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, akses tanah untuk rakyat, penyempurnaan HTN dalam desentralisasi, otonomi daerah, Globalisasi, TAP MPR No. IX/2000 tentang pembaharuan agraria dan Sumber Daya alam.
2.      Pengadaan tanah oleh Negara untuk kepentingan umum atau dasar hukum, arti, cakupan dan perbandingan.
3.      Penyelesaian sengketa hak atas tanah = sengketa bersifat politik, sosial ekonomi, keperdataan, administrasi, penyelesaian tanah absente.
4.      Mediasi sengketa pertanahan atau alternatifnya. Penyelesaian sengketa = dasar yuridis, arti penting, keuntungan, keputusannya.
5.      Penatagunaan Tanah = dasar hukum, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, izin lokasi, pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan.
6.      Tanah, Hak asasi manusia dan keadilan = makna keadilan, Tanah dan Hak milik, Membaca dan memahami UU, kualitas keputusan pengadilan.
Ujian sifatnya terbuka.
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
materi bisa dilihat di unduh sendiri
email : hukumpajak.ihc@gmail.com
password : bulanbintang
HUKUM ACARA PERDATA
1.      Uraikan tahapan proses dalam perkara perdata di pengadilan.
2.      Hukum pidana merupakan hukum public, sementara Hukum perdata merupakan hukum privat. Coba anda jelaskan tentang perbedaan dari sifat pembuktian dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
3.      sebukan jenis alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan pasal 164 HIR/284 RBg.
4.      Dalam hukum acara perdata dikenal adanya alat bukti tertulis atau surat. Bukti surat terdiri dari tiga macam, sebutkan dan jelaskan dengan disertai contoh masing-masing.
5.      Apa yang dimaksud dengan”
a.      descente
b.      unus testis nullus testis
c.       testimonium de auditu
d.      conservatoir beslaag
e.       revindicatoir beslaag
f.        marital beslaag
6.      Si A menggugat B dengan gugatan PMH. pada sidang perdana senin 21 oktober 2005 si A dan B hadir di persidangan, dan si A telah membacakan surat gugatan di muka persidangan. Setelah itu sidang ditunda seminggu kemudian yakni 28 oktober 2005 untuk mendengarkan jawaban dari B. pada tanggal 28 oktober 2005 A dan B hadir, dan B membacakan dan menyerahkan jawaban di muka persidangan, setelah B menyerahkan jawabannya, kemudian si A meminta ijin kepada majelis hakim untuk menyampaikan bahwa A bermaksud merubah isi surat gugatan, yang menurutnya terdapat kesalahan. Menurut anda apakah majelis hakim perkara tersebut membolehkan atau melarang si A untuk melakukan perubahan surat gugatan? Bagaimana jika  si A tidak merubah tetapi menyatakan mencabut gugatannya? Jelaskan jawaban anda dengan argumentasi hukum yang tepat.
7.      Yunanto menikah secara resmi dengan Yuniati di KUA Pajangan. yunanto kemudian menikah lagi secara siri (tanpa dicatatkan) dengan yanti di depan penghulu. pada suatu saat terjadi perselisihan antara yunanto dengan yanti, yang membuat yanti tidak terima dan ingin menggugat suami sirinya yunanto. menurut anda apakah yanti bisa menggugat cerai di pengadilan? bagaimana jika yang mengajukan permohonan cerai terhadap yuniati dan yanti di pengadilan? jelaskan jawaban anda dengan argumentasi hukum yang tepat.
8.      apa yang dimaksud dengan:
a.     sumpah supletoir.
b.  sumpah decisoir
c.  sumpah aestimatoir
d.  sumpah li'an

9. jika dalam surat gugatan yang diajukan, penggugat ternyata salah orang dan tergugat mengajukan eksepsi, serta dalam putusan selanya majelis hakim kemudian memberikan putusan ddengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. apa yang dimaksud dengan "tidak dapat diterima?" . apa perbedaan dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan? bagaimana konsekuensi hukumnya?
10. mario mengajukan gugatan wanprestasi kepada Maria di PN Yogyakarta, pada sidang perdana, Mario hadir di persidangan tetapi maria tidak hadir. demikian pula pada penundaan sidang berikutnya maria tidak pernah hadir. kemudian majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian dan akhirnya majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan mario. atas putusan majelis hakim PN Yogya tersebut, apakah maria bisa melakukan upaya hukum? upaya hukum apa yang dilakukan maria? jelaskan!
BAHASA BELANDA
1.      Analisa kalimat (PV, Subyek, obyek, Keterangan, Tang, dll ) 10 soal.
2.      Perubahan kata kerja (inf-stam-inperfect-perfect) 10 soal.
3.      Bentuk kata benda tunggal-jamak. 10 soal.
4.      terjemahan kata/istilah Hukum. 10 soal.
HUKUM PIDANA -- SOAL-SOAL LATIHAN HUKUM PIDANA

1.    Pada tanggal 15 Mei 1995 A, B, dan C melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 (1) dan 351 ayat (2).
       a.     Jika A, B, dan C, melakukan bersama-sama sebagai pembuat, berapa ancaman pidana maksimal bagi A, B, dan C?
       b.     Jika C hanya dituduh sebagai pembantu A dan B dalam melakukan tindak pidana Pasal 351 (2) tersebut, berapakah ancaman pidana maksimal bagi C?
       c.     Jika A, B, dan C hanya dituduh melakukan percobaan tindak pidana Pasal 363 (1), berapa ancaman pidana maksimal bagi A, B, dan C?
       d.     Jika setelah melakukan tindak pidana semua pelaku menyembunyian diri dan tidak ada yang tertangkap aparat, kapan hapusnya kewenangan penuntutan terhadap kasus tersebut?
2.    Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1995 A, B, dan C diputus vonis oleh hakim harus menjalani pidana penjara selama 8 tahun.
       e.     Jika pada tanggal 20 Januari 1997 A melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), kapan hapusnya kewenangan menjalani pidana bagi A?
       f.     Jika B dan C menyelesaikan semua waktu pidana penjara, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
       g.     Jika C dituduh melakukan tindak pidana insubordinasi (Pasal 459 ayat (1)), pada 25 Maret 2009, berapa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada C?
       h.     Jika C pada tanggal 5 Juli 2009 ternyata dijatuhi pidana penjara 2 tahun, namun tanggal 29 Juni 2010 C melarikan diri, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
       i.      Jika B pada tanggal 4 Februari 2006 melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378), berapa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada B?
       j.     Jika terhadap B kemudian dijatuhkan pidana penjara 3 tahun pada tanggal 1 April 2006, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
__________

3.    A, B. dan C secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 338, Pasal 363, dan Pasal 285 KUHP pada tanggal 1 Januri 1995.  A sebagai pleger dan B sebagai medepleger, sedangkan C hanya sebagai medeplichtiger. Pertanyaan:
       a.     Kapan (tanggal-bulan-tahun) hapusnya kewenangan menuntut pidana bagi penuntut umum terhadap ketiga pelaku tindak pidana?
       b.     Jika kasus tersebut diputuskan oleh pengadilan dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Februari 1996, dan ketiga tersangka melarikan diri, kapan (tanggal-bulan-tahun) hapusnya kewenangan menjalankan pidana bagi para terpidana?
       c.     Dalam memutuskan kasus tersebut, hakim menggunakan sistem apa dan berapa ancaman pidana maksimum masing-masing pelaku?
___________

4.    Pada tanggal 1 Juni 2005 A, B, dan C melakukan tindak pidana sesuai Pasal 363 (2) dan 285.
       a.     Jika A dan B melakukan bersama-sama sebagai pembuat, berapa ancaman pidana maksimal bagi A dan B?
       b.     Jika C hanya dituduh sebagai pembantu A dan B dalam melakukan tindak pidana Pasal 363 (2) tersebut, berapakah ancaman pidana maksimal bagi C?
       c.     Kapan hapusnya kewenangan penuntutan terhadap kasus tersebut?
5.    Kemudian pada tanggal 1 September 2005 A, B, diputus vonis oleh hakim harus menjalani pidana penjara selama 14 tahun dan C selama 5 tahun.
       d.     Jika pada tanggal 20 November 2008 A melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), kapan hapusnya kewenangan menjalani pidana bagi A?
       e.     Jika B menyelesaikan semua waktu pidana penjara, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
____________

6.    A, B, C, D terlibat dalam suatu kasus percobaan tindak pidana Pasal 363 KUHP. Sebagai otak pelaku, A bukan pelaku lapangan. A menyuruh B dan C sebagai pelaku lapangan, sedangkan D bertugas mempersiapkan segala perlangkapan/peralatan tindak pidana. Bagaimana posisi A, B, C, dan D dalam tindak pidana tersebut? Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A, B, C, dan D ?
_____________

7.    A didakwa melakukan percobaan tindak pidana Pasal 363 dan Pasal 408. Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A?
____________

8.    Pada tahun 2000 A mencoba melakukan tindak pidana Pasal 351. Jika A mengulangi tindak pidana yang sama pada tahun 2003, berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A?
____________

9.    A, seorang perempuan, melakukan percobaan tindak pidana Pasal 346 pada tanggal 20 April 2005. Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A? Kapan hapusnya kewenangan menuntut pidana bagi jaksa penuntut umum terhadap kasus A? Jika A diputus oleh pengadilan menjalani pidana penjara mulai tanggal 20 Juni 2005, namun pada tanggal 13 Februari 2006 A melarikan diri dari LP Wanita, kapan kewenangan menjalankan pidana bagi A akan berakhir?
____________

10.   A, B, C, D terlibat dalam suatu kasus percobaan tindak pidana Pasal 363 dan Pasal 408 KUHP. Sebagai otak pelaku, A bukan pelaku lapangan. A menyuruh B dan C sebagai pelaku lapangan, sedangkan D bertugas mempersiapkan segala perlangkapan/peralatan tindak pidana. Bagaimana posisi A, B, C, dan D dalam tindak pidana tersebut? Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A, B, C, dan D ?
____________

11.   Pada tanggal 1 Agustus 2000, A, B, C, D terlibat dalam suatu kasus tindak pidana Pasal 363 KUHP. Sebagai otak pelaku, A bukan pelaku lapangan. A menyuruh B dan C sebagai pelaku lapangan, sedangkan D bertugas mempersiapkan segala perlangkapan/peralatan tindak pidana. Setelah bebas dari pidana penjara pada tanggal 23 September 2005, ternyata pada awal tahun 2006 D melakukan tindak pidana Pasal 480 KUHP. Bagaimana posisi A, B, C, dan D dalam tindak pidana pertama? Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada D dalam tindak pidana pertama dan kedua?
____________

12.   A, B, C, D terlibat dalam suatu kasus tindak pidana Pasal 363 KUHP. Sebagai otak pelaku, A bukan pelaku lapangan. A menyuruh B dan C sebagai pelaku lapangan, sedangkan D bertugas mempersiapkan segala perlangkapan/peralatan tindak pidana. Bagaimana posisi A, B, C, dan D dalam tindak pidana tersebut? Kapan hapusnya kewenangan menuntut pidana bagi jaksa penuntut umum terhadap kasus tersebut? Jika kasus tersebut diputus oleh pengadilan dan para pelaku menjalani pidana penjara mulai tanggal 1 Maret 2000, namun pada tanggal 10 Februari 2004 A kabur dari LP, kapan kewenangan menjalankan pidana bagi A akan berakhir?
____________

13.   Pada tahun 1997 A melakukan tindak pidana Pasal 363 dan Pasal 408 KUHP. Setelah dipidana penjara sampai dengan tahun 2003, pada tanggal 12 September 2005 A melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP. Berapakah ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada A?
____________

14.   Pada tanggal 26 Oktober 1997 A melakukan tindak pidana Pasal 363 dan Pasal 408 KUHP. Kapan hapusnya kewenangan menuntut pidana bagi jaksa penuntut umum terhadap kasus tersebut? Jika A diputus oleh pengadilan menjalani pidana penjara mulai tanggal 20 Desember 1997, namun pada tanggal 13 Februari 1999 A kabur dari LP, kapan kewenangan menjalankan pidana bagi A akan berakhir?
____________

15.   Pada tanggal 15 Mei 1995 A, B, dan C melakukan tindak pidana Pasal 363 (1) dan 351 ayat (2). Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1995 A, B, dan C diputus vonis oleh hakim harus menjalani pidana penjara selama 8 tahun.
       a.     Jika pada tanggal 20 Januari 1997 A melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), kapan hapusnya kewenangan menjalani pidana bagi A?
       b.     Jika B dan C menyelesaikan semua waktu pidana penjara, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
       c.     Jika C dituduh melakukan tindak pidana insubordinasi (Pasal 459 ayat (1)), pada 25 Maret 2009, berapa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada C?
       d.     Jika C pada tanggal 5 Juli 2009 ternyata dijatuhi pidana penjara 2 tahun, namun tanggal 29 Juni 2010 C melarikan diri, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?
       e.     Jika B pada tanggal 4 Februari 2006 melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378), berapa ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada B?
       f.     Jika terhadap B kemudian dijatuhkan pidana penjara 3 tahun pada tanggal 1 April 2006, kapan tenggang waktu recidivenya berakhir?

HUKUM ADAT
1.      Hukum tanah adat = hak ulayat atau pertuanan dan hak purba, hubungan hak ulayat dengan hak perorangan, kedudukan hak ulayat dalam UUPA.
2.      Hukum tanah adat = hak perorangan, transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang ada hubungan dengan tanah .
3.      Hukum delik adat = pengertian, subyek, lahirnya, system.
4.      Delik adat = aliran fikiran tradisional, akibat delik adat, petugas dalam perkara adat, beda delik adat dan delik dalam KUH PIDANA .
5.      Hubungan hukum islam dan Hukum adat = Teori receptio in complex. receptive dan exit atau a contrario.
6.      Hukum adat dan hukum islam pada pasca kemerdekaan Indonesia.
7.      Relevansi Hukum adat dengan Modernisasi Hukum Indonesia.
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
1.      Pelajari baik-baik organisasi internasionalnya masing-masing.
2.      Pelajari dan baca tentang sejarah Hukum Organisasi Internasional.
HUKUM ADMIN NEGARA
1.      Instrument pemerintahan.
2.      Sistem Pemerintahhan Indonesia  dan Hukum Administrasi
3.      APBN & APBD, terkait kemiskinan, pendidikan, utang Negara, PLN, BUMN,
4.      Negara Hukum.
5.      Pegawai Negeri.
6.      PTUN.
7.      Hukum Perpajakan.
HUKUM TATA NEGARA
Karena belum begitu paham, saya masukin materi dari SAP nya aja :D
1.      Reformasi politik ketatanegaran Indonesia
2.      Politik hukum
3.      Politik hukum dan pencapaian tujuan negara
4.      Amandemen UUD 1945
a.       Latar belakang perubahan UUD 1945 beserta maksud dan tujuannya
b.      Prosedur perubahan
c.       Hasil amandemen
5.      Dinamika lembaga – lembaga negara pasca amandemen
a.       Lembaga negara dalam welfare state
b.      Perkembangan dan perubahan struktur kelembagaan negara
c.       Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, BPK
6.      Prinsip check and balance dalam penyelenggaraan
a.       Hubungan presiden dan DPR
b.      Hubungan presiden dan DPR, MK, MPR
c.       Hubungan DPR, DPD dan MPR
d.      Hubungan DPR, DPD dan BPK
e.       Hubungan MK dan MA
f.       Hubungan MA dan KY
7.      Pengisian dan pemberhentian presiden dan wakil presiden
8.      Komisi – komisi negara
9.      Hak uji peraturan perundang – undangan
a.       Macam – macam hak uji
b.      Pengaturan hak uji dalam konstitusi dan undang – undang
c.       Hak uji materiil di MA
d.      Hak uji materiil di MK
HUKUM DAGANG
1.      BUMN.
2.      Pengembangan Perusahaan.
3.      Surat-surat Berharga (wesel, promes, aksep dan konosemen).
4.      Cek, Saham dan Obligasi.
5.      Perusahaan tanpa nama.
6.      Franchise.

Sementara itu dulu, lainnya menyusul. Semoga manfaat!